Program Nawa Cita Jokowi-JK dalam Sektor Pertanian

Nawacita Jokowi-JK :

a.       Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

b.      Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

c.       Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

d.      Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

e.       Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

f.       Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

g.      Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

h.      Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

i.        Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Salah satu program yang tertuang dalam Nawa Cita pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor pertanian adalah meningkatkan kepemilikan petani atas tanah pertanian menjadi rata-rata 2 hektar (saat ini masih di bawah 0,75 hektar), dan meningkatkan swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah berencana untuk melakukan redistribusi tanah seluas 9 hektar yang akan menjadi tanah bagi petani. Tanah ini dapat berasal dari tanah di bawah otoritas Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau tanah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta adanya pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemerintah beranggapan bahwa program ini pada akhirnya akan dapat menyejahterakan para petani, khususnya petani kecil.

Ini merupakan salah satu program yang tertuang di nawacita ( Janji Jokowi-JK) ke 5 : Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu “Indonesia Sehat”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.

Menurut pandangan saya kalau dilihat dari sistem-sistem yang dibuat dalam nawacita jokowi ada sisi positif dan negatif. Yang pertama jokowi akan membuat bank tani untuk mengurangi impor pangan, indonesia sendiri saat ini ketergantungan terhadap impor sangat tinggi padahal sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Salah satu tujuan membuat bank tani ini adalah bisa menekan inflasi sehingga kenaikan bahan pokok tidak akan terulang terus-menerus. Dan dapat meningkatkan taraf hidup petani lokal dan menambah pemodalan bagi petani.

Kedua Swasembada panggan 5 komoditas yang dijanjikan jokowi akan direalisasikan 5 tahun kedepan. Menurut pendapat saya Indonesia tidak mampu untuk swasembada pangan 5 komoditas sampai saat ini kondisi nyata petani di Indonesia :

a.       Petani kita miskin

b.      Lahan ( sawah beririgasi teknis , non-teknis dan lahan kering ) contohnnya di Jawa semakin menurun

c.       Produktivitas per/hektar relatif rendah

Berswasembada pangan dapat mensejahterakan petani bisa asalkan Indonesia perlu meningkatkan produktivitas per/petani bukan menambah luas lahan. Beberapa contoh : bibit unggul, teknik penanaman dan panen, teknik pemeliharaan. Biaya logistik di Indonesia masih sangat besar dari tingkat PDRB. Contohnnya biaya angkut antar pulau lebih mahal dibandingkan impor. Indonesia juga harus menghemat lahan untuk kebutuhan jenis pangan baru maupun kebutuhan tanah diluar pangan. Kita membiarkan lahan subur untuk pertanian di konversi menjadi perumahan dan manufaktur ini merupakan suatu kerugian yang sangat luar biasa dan masih terjadi sampai saat ini. Seharusnnya Indonesia bisa meniru jepang dimana produktivitas pertanian yang rendah ditingkatkan dan pada saat bersamaan menjadi kekuatan manufaktur.

Ketiga adalah pemerintah Jokowi-jk menjanjikan program akan meningkatkan rasio lahan pertanian dan petani, dari 0,3 hektar per kepala keluarga (KK) tani, menjadi 2 hektar per KK. Sisi positif dari program ini mungkin dapat memperbaiki kesejahteraan petani dengan adannya penambahan lahan pertanian. Jokowi mengadopsi bentuk-bentuk pertanian berkelanjutan yang bersifat konservatif dan rehabilitas pada program reforma agraria. Seharusnnya pemerintah Jokowi dan JK melakukan retribusi lahan 9 juta hektare untuk pertanian harus dikaji terlebih dahulu tidak bisa asal mengumbar janji dan akhirnnya program ini tidak dapat direalisasikan.

Kajian pertama, adannya kajian dampak lingkungan dan sosial dilakukan secara komprehensif sebelum keputusan mengeksekusi program. Kedua,  pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara optimal dengan menghindari atau meminalkan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi. Karena penentuan lahan bukan menjadi kedok kolaborasi oknum aparat pemerintah dan pengusaha untuk memanen kayu dari hutan .Pemerintah juga  seharusnnya tidak memaksakan angka luasan sebagaimana yang direncanakan, bila kajian dampak lingkungan dan sosial program tersebut belum dilakukan. Pendekatan bertahap, dengan mengeksekusi program pada wilayah yang dinyatakan layak lingkungan dan sosial saja, akan membuat program ini benar-benar bisa bermanfaat. Indonesia memiliki lahan terlantar/tidak produktif yang sangat luas yang berada di kawasan hutan, sekitar 14 juta hektare, bahkan perhitungan lainnya mencapai angka 30 juta hektaree. Disarankan agar lahan yang terlantar tersebut bisa diprioritaskan untuk dimanfaatkan, tentunya dengan dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

Ketiga, pengelolaan dampak sosial harus dilaksanakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan petani. Artinya Jokowi sendiri harus tepat sasaran merealisasikan program ini “Jangan sampai lahan itu jatuh ke kalangan elit lokal. Oleh karena itu perlu identifikasi petani peserta program, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada pada lokasi program. Prioritas harus diberikan kepada para petani tuna kisma (yang sama sekali tidak memiliki lahan) dan gurem (yang memiliki lahan sangat kecil).Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan lokasi sebaran petani marjinal di Indonesia sehingga pembukaan lahan bisa dimaksimalkan penggunaannya. Sebagian besar petani gurem dan tuna kisma itu ada di Jawa. Mereka bisa diprioritaskan tetapi tidak harus dengan memindahkannya atau transmigran ke luar Jawa. Di Jawa sendiri banyak ditemukan tanah absentee atau tanah pertanian yang letaknya berjauhan dengan pemiliknya. Seharusnnya bisa memanfatkan lahan ini. Keempat, pembagian kepemilikan tanah agar dijamin kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan lahan yang menjadi tujuan reforma agraria. Kepemilikan tanah ini disertai dengan sertifikat hak milik yang tidak dapat dipindahkan kepemilikannya, diperjualbelikan dan diagunkan dalam masa minimal 10 tahun. Sehingga pengelolaan tanah dapat dijamin keberlangsungannya secara produktif untuk tanah pertanian sesuai dengan tujuan mulia reforma agraria.

Kesimpulan dari pendapat saya bahwa Nawa Cita yang diusung pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah sebuah prinsip yang baik dan cocok untuk Indonesia dengan segala tantangannya.Masalahnya, pelaksanaannya secara menyeluruh belum bisa diandalkan, sehingga publik mulai mempertanyakan pasangan pemimpin itu mewujudkan sembilan agenda prioritas Jokowi-JK atau disebut Nawa Cita. Sebenarnya "Nawa Cita bagus sebagai konsep, karena mencoba meraba perkembangan baru. Mungkin bisa dilihat sebagai pandangan dan program yang merespons tantangan yang dihadapi bangsa dan negara, baik domestik maupun internasional. Tapi masalahnya di pelaksanaan.

Agar Nawa Cita dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yakni, seharusnnya adannya dukungan birokrasi untuk melaksanakan dan kemauan politik pihak di luar pemerintah untuk mendukungnya.Untuk pelaksanaan, perlunya pemerintah memberi perhatian khusus kepada aparat birokrasi. Sebab semua konsep baru bisa berjalan kalau disertai upaya sistematis, cermat, hati-hati, tapi tak lamban, dan semuanya oleh birokrasi. Kultur birokrasi tak bisa dilawan yang harus dipahami, ditelisik, diperbaiki, sehingga jadi infrastruktur yang sesuai untuk pelaksanaan Nawa Cita. Dalam konteks itu, perlu perbaikan kualitas menteri yang membawahi birokrasi di masing-masing lembaga.

Kinerja sang menteri harus benar-benar dievaluasi terlebih dahulu sebelum diputuskan apakah perlu di-reshuffle atau tidak. Kinerja itu khususnya terkait kemampuannya menangani birokrasi dalam melaksanakan Nawa Cita.Jajaran birokrasi itu krusial. Seorang menteri, sebelum membawa anggaran untuk disahkan, perencanaannya oleh birokrasi. Konsolidasi dilakukan dulu oleh birokrasi. Ketika anggaran cair di awal tahun, yang menjalankan birokrasi. Sentuh lah birokrasi itu. Remunerasi penting, tapi itu hanya salah satu bagian saja. Banyak yang lain.Sementara hal lainnya adalah menyangkut stabilitas politik yang harus diciptakan semua pihak agar pemerintah benar-benar bisa bekerja untuk rakyat. Bahawa sukses Nawa Cita tak hanya bergantung pemerintah. Tetapi. Juga civil society. LSM-LSM, daripada sekedar demonstrasi, baiknya perlu lebih banyak berefleksi. Supaya mereka lebih bertumpu pada agenda besar membangun peradaban yang berguna bagi bangsa dan masyarakat.

Namun , program Nawa Cita ini pada akhirnnya sampai detik ini masih belum bisa direalisasikan dan tidak terdengar padahal nawa cita ini sebagai agenda pokok dan janji politik Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres dulu. Seharusnnya pemerintah berjalan sesuai agenda yang dijanjikan dan bisa ditagihkan. Kirannya perlu diingatkan bahwa dalam tatanan sistem presidensial, agenda dan janji politik saat kampanye akan menajdi GBHN bagi presiden jokowi. Namun seharusnnya nawa cita menjadi sumber inspirasi tetapi malah sebaliknnya menimbulkan kontra.Seharusnnya pemerintah jokowi bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan janji-janji yang tertuang dalam pilpres sebelumnnya sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik dan pemerintah tidak seharusnnya melakukan suatu rancangan tidak setenah-setengah harus melaksanakannya terfokus pada hal-hal yang di anggap “penting”.

Ekonomi Pertanian

ADS HERE !!!